Privatisasi PLN, Asing Ancam Sektor Energi Listrik Indonesia

[Era Muslim] - rivatisasi sektor kelistrikan dengan pecahan (unbundling) baik secara vertikal maupun horizontal PT. PLN akan mengakibatkan beban listrik yang harus dibayar oleh masyarakat semakin besar, selain itu membuka peluang pihak asing asing untuk menguasai sektor kelistrikan di tanah air.

"Program ini pasti akan menaikan harga, sebab listrik selama ini mulai dari pembangkit, kemudian transmisi, distribusi, dan retail melalui satu tangan. Ini akan dipecah-pecah, "jelas Ketua UmumDPP Serikat Pekerja PT. PLN Ahmad Daryoko dalam Acara Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan bertema "Prokontra Privatisasi PLN", di Gedung YTKI, Jakarta, Senin(18/2).

Menurutnya, apabila pembangkitan listrik ditangani oleh perusahaan asing, kemudian yang mengurus transmisi oleh perusahaan lain, dan yang melakukan distribusi lain lagi, dikhawatirkan akan terjadi perebutan keuntungan dari pembayaran konsumen.

Mandulnya kerja Mahkamah Agung

[Bisnis Indonesia] - Proyek LPG Plant di Kabupaten Bekasi sampai saat ini masih terkendala. Masalah yang muncul karena campur tangannya sang bupati membatalkan kerja sama yang dibuat antara BUMD setempat dengan PT Maruta berbuntut panjang. Terlebih setelah pemutusan sepihak itu, sang BUMD atas restu bupati menjalin kerja sama baru tanpa tender dengan pihak lain.

Terkait kasus ini, sang bupati dilengserkan oleh menteri dalam negeri dan penggantinya sudah naik tahta. Namun proses pemberdayaan gas bumi milik negara di Tambun sampai kini masih juga tak berdaya. Gas bumi hanya dibuang sia-sia setiap harinya.

Proses perseteruan tersebut semakin seru, ujungnya justru menyangkut di Mahkamah Agung hingga kini. Meski sudah berjalan sekian lama, keputusan yang ditunggu oleh masyarakat Bekasi tidak kunjung datang, entah apa penyebabnya.

Apakah Mahkamah Agung akan mengeluarkan keputusan setelah gas bumi di Bekasi habis terbakar atau memang kerja MA seperti itu, menumpuk perkara seperti kebiasaannya.